AmanatRakyat.com (PEKANBARU) - Berdasarkan hasiĺ investigasi dan data yang diperoleh Yayasan Bening Nusantara (YBN) yang berkantor dijalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, pada Lembaga Negara terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Rokan Hulu ( Rohul ), YBN menemukan tingkat kehadiran anggota DPRD Rohul sangat rendah. Setelah dipersentasekan angka kehadiran anggota DPRD Rohul masa bakti 2020 dan 2021 tidak lebih dari 75%, dengan rincian tahun 2020 DPRD Rohul melaksanakan sebanyak 62 kali sidang paripurna, ternyata cuma dihadiri 68% anggota, sebaliknya sebanyak 32% anggota DPRD Rohul memilih tidak hadir.
Hal itu disampaikan ketua YBN Indra Ramos SHI kepada awak media diruang kerjanya, Jum'at 3/12/2021 setelah pihaknya dua pekan lalu melayangkan Surat ke Fraksi Golkar DPRD ROHUL untuk Klarifikasi data tersebut.
Lanjut Ramos, untuk data kehadiran Anggota DPRD Rohul tahun 2021 adalah sebanyak 75% dari 34 kali sidang Paripurna, dan 25% anggota DPRD Rokan Hulu memilih untuk tidak Hadir, sambungnya.
Dari personal yang tingkat kehadiran yang rendah ternyata orangnya selalu sama dari tahun 2020 hingga tahun 2021ini, rinci Ramos yang juga salah satu Pengacara Kawakan di Bumi Lancang Kuning.
Dengan demikian, kata Ramos, dapat disimpulkan bahwa personal tersebut memang mempunyai karakter dan sifat yang tidak bertangungjawab terhadap sumpah dan kode etik sebagai anggota DPRD, serta janji janji kampanyenya dulu, timpanya.
Ramos menuturkan, menurut data yang dihimpun pihaknya, anggota DPRD Rohul untuk masa bakti tahun 2020, terindikasi yang paling sedikit tingkat kehadirannya berasal dari Dapil 2, dengan tingkat ketidakhadiran 87%, atau cuma hadir dalam sidang Paripurna sebanyak 11 kali dari 62 kali sidang paripurna, atau kalau dipersentasekan tingkat kehadiran hanya 13%, terangnya.
Sementara pada tahun 2021, jelas Ramos, Anggota DPRD dari Dapil 2 tersebut tetap memegang rekor terendah, dari total 34 kali sidang Paripurna, tingkat kehadirannya cuma 21% atau sebanyak 7 kali, dan tingkat ketidak hadiran sebanyak 79% atau sebanyak 27 kali paripurna tidak hadir, tegasnya.
Baca juga: | |
Yopi Ingatkan Pengguna ADD | |
Terhadap Anggotanya Untuk Cegah Keterlibatan Anggota | |
Septina Didukung Tokoh Adat Pimpin DPRD Riau |
Disisi lain, Ramos memuji tingkat kehadiran Pimpinan DPRD ROHUL yang patut diapresiasi,
menurut data yang dimiliki Yayasan Bening Nusantara, tingkat kehadiran Pimpinan Dewan diatas 88%, bahkan personal Pimpinan Dewan ada yang hadir mencapai 100%. Sehingga tingkat kehadiran Pimpinan DPRD Rohul mampu mencerminkan tingkat kedisiplinan, tangggung jawab dan contoh yang baik kepada anggota Dewan Rohul lainnya. Dibalik kesibukan, ternyata Pimpinan Dewan tetap konsekwen dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya, sanjungnya.
Melihat data ini, YBN akan merencanakan tindakan kontrol terhadap anggota DPRD Rohul, sehingga diharapkan akan segera berubah, dan bila anggota tetap saja malas hadir dalam melaksanakan kewajibannya, tidak menutup kemungkinan akan dipermasalahkan secara hukum, tukasnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Rohul, Zondri, saat dimintai tanggapan via selulernya mengakui pihaknya telah menerima surat dari YBN, dan mengapresiasi hal ini sebagai suatu social control.
Zondri menuturkan, aturannya sudah jelas, bagi anggota DPRD yang berhalangan hadir, harus mengirim surat pemberitahuan ke Fraksi, terkait beberapa anggota Fraksi Golkar yang kehadiran rendah, ia mengakui sudah menerima penjelasan tertulis dari yang bersangkutan, seperti Dede Hendro, hampir satu tahun bolak-balik Rohul- Sumut/Medan, dalam urusan persiapan hingga pernikahannya, sebutnya.
Begitu juga dengan Zulheri Tambusai, kita sama tau mertua laki-lakinya sejak 2020 kemaren terpapar Covid-19, yang urusannya berlarut-larut di Sumut, hingga meninggal dunia, berlanjut lagi dengan mertua perempuannya, sehingga hal itu patut kita maklumi, imbuhnya.
Sambung Zondri, Keadaan ini juga sudah saya laporkan ke ketua DPD 1 Golkar, sesuai isi surat dari anggota yang bersangkutan, baik alasan yang bersumber dari urusan atau kepentingan pribadi anggota, maupun kepentingan politik, timpanya.
Tambah Zondri, bila ada presepsi yang berseberangan antara Dewan dengan Pemerintah, hal itu juga bisa pemicu rendahnya kehadiran Anggota Dewan, namun kami sebagai ketua Fraksi selalu mencari solusi terbaik dan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat, imbuhnya.
Terkait Surat YBN, kata Zondri, Insaa Allah Senin depan akan kami balas, ia berharap, bila anggota maupun pimpinan Dewan dari Fraksinya berhalangan, segera mengirim surat tertulis ke Fraksi, sehingga bila ada pertanyaan, pihaknya bisa menjelaskan dengan bukti tertulis, pintanya mengakhiri.**(HBR)
Kades Sontang Zulfahrianto SE Apresiasi Peresmian Dua Rumah Ibadah di Desa Sontang, Wujud Toleransi Beragama | |
Kisruh Dua Serikat Buruh Terkait KKB PKS PT SKA, LKA Sei Kuning dan Camat Rambah Samo Rekomendasikan Legalitas ke PUK F SPTI | |
Pemeriksaan Lanjutan Staf Keuangan RS Surya Insani, Pidsus Kejari Dituntut Berikan Atensi Lebih | |
Usai Jalani Pemeriksaan, Eks Staf Keuangan RS Surya Insani Ditahan Pasca Sebulan Melahirkan | |
Pemdes Teluk Aur Lakukan Penjaringan Perangkat Desa | |
Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Terima Kunjungan Kerja Sekaligus Silaturahmi Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau | |
Kejati Bali Bersama IAD Gelar Sejumlah Kegiatan Bakti Sosial | |
Jaksa Agung ST Burhanuddin: Bakti Sosial Kejaksaan RI Peduli dan Gebyar Bazar Adhyaksa Tahun 2024 Sebagai Bentuk Kepedulian Kejaksaan RI kepada Masyarakat dan kepada Warga Adhyaksa | |
Rembuk Stunting Aksi III, Sekda Meranti Ajak Seluruh Pihak Jaga Konsentrasi | |
JAM-Pidum Menyetujui 10 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice | |