Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclamair | Kontak
KPK : Johar Firdaus Di Periksa Pekan Depan
Kasus Suap 50 Hektar- 60 Hektar APBD Riau Jilid II Resmi Bergulir

Red
Kamis, 21 Okt 2021 02:40 WIB | dilihat: 133 kali
Foto: Ilustrasi 50 hektar - 60 hektar

AmanatRakyat.com ( PEKANBARU)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya 'mengulik' kembali Kasus Suap Pembahasan RAPBP Tahun Anggaran 2014 dan RAPBD Tahun Anggaran 2015 Provinsi Riau.

"Iya," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, kepada sejumlah wartawan Rabu (20/10/21) malam, membenarkan Surat Panggilan pemeriksaan kepada Mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus tahun 2014 - 2019 itu, yang berseliweran di sejumlah grup whatsapp.

Johar, sudah lebih dahulu mendekam di penjara bersama juniornya, yang juga mantan Ketua DPRD Riau yang kemudian terpilih sebagai Bupati Rokan Hulu, Suparman, dalam kasus ini.

Kasus Suap yang terkenal dengan Sandi '50 Hektar - 60 Hektar' ini, sebenarnya tidak pernah ditutup. Namun, sempat tertunda lantaran tersangka utamanya, Mantan Gubernur Riau Annas Ma'mun, diduga sakit saat di Lapas Sukamiskin menjalani hukuman atas kasus Suap alih Fungsi Kawasan Hutan.

Sempat beredar foto 'Atuk', panggilan awam Annas Ma'mun, saat di sel memakai masker selang oksigen. Semua percaya, Atuk sakit. Presiden RI Jokowi pun percaya, prihatin dan iba akan sakitnya lalu memberikannya Grasi. Atuk pun akhirnya keluar dari Lapas Koruptor itu.

Belakangan setelah keluar, Atuk didaulat berpidato di Gedung DPRD Rokan Hilir. Ia berniat membentuk Provinsi Riau Pesisir. Terakhir, Annas Ma'mun viral memakai baju partai Nasdem.

Berkas putusan Nomor 2333 K /Pid.Sus/2017, setebal 155 halaman, yang ketok Hakim Mahkamah Agung 4 tahun silam terhadap Johar dan Suparman, akan menjadi salah satu bukti kuat menjerat Annas Ma'amun.

"Menghadap Penyidik KPK di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau pada Selasa, 26 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB," bunyi surat panggilan KPK kepada Johar.

Babak baru kasus bersandi '50 Hektar, 60 Hektar' Jilid II ini mungkin akan bergulir.

Uang Rp1,2 Milyar yang dibagi-bagi ke sejumlah anggota DPRD Riau periode 2014 - 2019 lalu, baik yang sudah setuju, maupun yang awalnya ngotot meminta Buku KUA PPAS sebelum sepakat mensahkan RAPBD.P 2014 dan RAPBD 2015 tanpa pembahasan, akan kembali bergulir. (*)

 

Sumber Beritariau.com



Rekomendasi untuk Anda


Connect With Us





Copyright © PT. Tuah Melayu Pers
All right reserved