Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclamair | Kontak
Gubri Pertanyakan PI, Tuntut Transparansi Lifting Migas

Redaktur
Selasa, 06 Apr 2021 11:04 WIB | dilihat: 92 kali

AmanatRakyat.com (JAKARTA) -  Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengungkapkan fakta pahit bahwa tidak semua daerah menikmati hak Partisipasi Bunga (PI) 10 persen seperti yang dipercayakan oleh aturan yang berlaku.

Bahkan ada kesan SKK Migas dan Pertamina kurang mendukung. Sehingga akhirnya area gigitan jari.

Hal itu diungkapkan Gubri Syamsuar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2021).

"Misalnya kita di Riau namanya Blok Siak. Kontraknya sudah sejak 2014. Seharusnya kita terima PI 10 persen. Tapi kita masih bolak-balik (Riau belum terima)," kata Syamsuar.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Ridwan Kamil yang juga Gubernur Jabar dalam RDP itu juga mempertanyakan komitmen Pemerintah Pusat khususnya Kementerian ESDM terkait PI 10 persen.

Menurut Ridwan yang akrab disapa RK itu, baru dua provinsi di Indonesia yang berhasil mendapatkan PI 10 persen, yakni Jabar dan Kaltim.

"Jabar berhasil karena saya gedor-gedor, saya tongkrongin Kementerian ESDM itu," ulasnya.

Andai ikut prosedur biasa, RK meyakini bakal gagal total. "Kalau bersurat dari bawah, susah," kata RK yang hadir bersama Gubri Syamsuar.

RK juga menyentil soal Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari Kementerian Keuangan yang tidak lancar, bahkan kadang tidak jelas. "Ada ketidakadilan untuk daerah," tegasnya.

RK juga mengungkap banyak ladang-ladang minyak skala kecil yang dibiarkan begitu saja oleh Pertamina.

Padahal jika diserahkan ke daerah, tentu akan sangat bermanfaat untuk menambah pemasukan bagi daerah.

"Bagi Pertamina mungkin itu tak ada artinya. Tapi bagi daerah yang skala-skala kecil seperti itu sangat berarti," tegasnya lagi.

Pada kesempatan itu, Gubri Syamsuar juga menyinggung soal tidak adanya transparansi terkait lifting migas bagi daerah.

Daerah-daerah penghasil migas seolah dipaksa menerima informasi berapapun lifting menurut pihak kontraktor.

"Kalau kita daerah penghasil bertanya, alasannya rahasia. Kenapa kok antar pemerintah rahasia-rahasiaan," sesal mantan Bupati Siak dua periode itu.

Termasuk juga protes Syamsuar dengan banyak biaya (ongkos) atau pemotongan. Sehingga DBH yang diterima kabupaten, akhirnya hanya dalam jumlah kecil.

Terkait RUU Energi Baru dan Terbarukan, Syamsuar mengatakan Riau sebenarnya memiliki potensi yang besar.

Sayangnya belum bisa maksimal karena belum mendapat dukungan serius dari Pemerintah Pusat.

Temui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Usai RDP dengan Komisi VII DPR, Gubri Syamsuar berkesempatan bertemu dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif di ruang kerjanya.

Kepada Menteri ESDM, Gubri meminta bantuan agar PI 10 persen Blok Siak bisa segera direalisasikan.

Karena menurut aturan, itu hak lokal yang seharusnya sudah dinikmati Riau sejak lama.



Rekomendasi untuk Anda


Connect With Us





Copyright © PT. Tuah Melayu Pers
All right reserved