Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclamair | Kontak
Andi Rachman,
Gubernur Plin Plan dan Tak Berwibawa di Mata Banyak Kepala Daerah di Riau

rul/politikriau
Kamis, 14 Sep 2017 16:38:14 WIB | dilihat: 477 kali

PEKANBARU - Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinergitas Pembangunan antara Pemprov Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau yang dilaksanakan di Hotel Premier Pekanbaru pada Selasa (12/9/2017) lalu menuai kritik.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, yang lebih dikenal dengan sebutan Andi Rachman, dinilai bersikap plin plan alias tak tetap pendirian. Pasalnya, Andi yang juga Ketua DPD I Golkar Riau itu selalu menggadang-gadang soal efisisensi anggaran.

Namun, kenyataannya justru bertolak belakang. Andi Rachman, mantan anggota Komisi VII DPR RI yang namanya turut disebut-sebut dalam kasus suap pembahasan APBN-P di Kementerian ESDM 2013 silam, masih saja melaksanakan kegiatan Pemprov di hotel berbintang.

"Wah, gubernur dah plin plan plan ni. Katanya efisiensi anggaran, taunya melaksanakan kegiatan di hotel. Berarti apa yang ia sampaikan selama ini tidak sesuai dengan yang ia kerjakan," cetus Muhammad Adil, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu (13/9/2017).

Melihat sikap plin plan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau ini pun menilai Andi Rachman tak pantas menjadi seorang pemimpin. Karena, seorang pemimpin sejatinya akan selalu melaksanakan apa yang telah dia ucapkan.

"Acara Rakor seperti itu kan bisa di Gedung Daerah dilaksanakan, tidak mesti di hotel, hemat anggaran lagi. Kalau tidak Gedung Daerah, di Ruang Medium DPRD Riau pun bisa dilaksanakan," pungkas Muhammad Adil.

8 Kepala Daerah Tak Hadir

Ironisnya lagi, Rakor dan Sinergitas Pembangunan antara Pemprov Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau yang membahas tentang Penguatan Sistem Demokrasi Kependudukan dan Perbatasan serta Percepatan Proyek Strategis Nasional ini tidak dihadiri sebanyak 8 kepala daerah.

Hal tersebut mencerminkan tidak berwibawanya Arsyadjuliandi Rachman selaku Gubernur Riau pengganti Annas Maamun dalam kegiatan penting Pemprov tersebut dan dihadiri pula oleh sejumlah pejabat tinggi pusat.



"Semestinya para kepala daerah se-Riau hadir. Kita kan sama-sama mengetahui gubernur merupakan perwakilan pusat di provinsi, maka semua kepala daerah wajib hadir. Tapi kita lihat dulu lah konteks ketidakhadiran mereka, karena sibuk atau kesengajaan. Sebab, kalau gubernur sudah mengundang berarti rakor itu kan juga penting, apalagi menyangkut kepetingan daerah sendiri," terang Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kepada wartawan, Rabu (13/9/2017).

Soal ketidakhadiran 8 kepala daerah, menurut Pengamat Politik Saiman Pakpahan memang perlu mendapat perhatian khusus oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sendiri. Tentu jadi tanda tanya, kenapa bisa sebanyak itu bupati dan walikota yang tidak menghadiri acara penting terebut.

Dijelaskan Saiman, gubernur selaku perpanjangan Presiden RI segera melakukan evaluasi terhadap kondisi yang terjadi sekarang. Tidak bisa ketidakhadiran sebanyak 8 kepala daerah di Riau itu dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja dengan alasan mereka pun punya agenda lebih penting.

"Sebagai perpanjangan presiden kondisi itu memang mengganggu. Artinya, gubernur gagal mengkonsolidasi kekuatan politik di tingkat lokal. Seharusnya fragmentasi politik menjelang Pilgubri mampu dikonversi menjadi kekuatan untuk kepentingan daerah. Miris juga kita melihat fakta yang ada saat ini," ungkap Saiman.

Adapun 8 kelapa daerah tidak hadir dalam rakor tersebut adalah Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Bupati Pelalawan, Bupati Rokan Hulu, Bupati Rokan Hilir, Bupati Bengkalis, Bupati Kepulauan Meranti, Walikota Pekanbaru dan Walikota Dumai.

Dan yang hadir adalah Bupati Siak, Bupati Indragiri Hilir, Bupati Kampar dan Bupati Kuantan Singingi. (rul)



Rekomendasi untuk Anda


Connect With Us





Copyright © PT. Tuah Melayu Pers
All right reserved